MTsN 1 Tebo Ikuti Pendampingan Evaluasi Zona Integritas di Kemenag Tebo

Muara Tebo, 11 Maret 2026. Tim Pelaksana Zona Integritas MTsN 1 Tebo mengikuti kegiatan pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kementerian Agama Kabupaten Tebo pada Senin, 9 Maret 2026. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Tebo dan menghadirkan tim Zona Integritas dari Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Ibu Suci.



Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya sistematis MTsN 1 Tebo untuk memastikan seluruh indikator pembangunan Zona Integritas terdokumentasi secara menyeluruh dan sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman teknis tim dalam pengisian LKE, serta memastikan kesesuaian antara dokumen eviden dan implementasi program di lingkungan madrasah.

Selama kegiatan berlangsung, Tim Pelaksana menerima arahan mengenai strategi penyusunan dokumen, pemetaan eviden pada setiap area perubahan, serta teknik penyajian data dukung yang akuntabel dan terukur. Proses pendampingan dilakukan secara interaktif, dengan pembahasan mendalam terhadap setiap komponen penilaian. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi kekurangan dalam proses evaluasi dan memastikan setiap aspek penilaian dapat dipenuhi dengan baik.



Kepala MTsN 1 Tebo, Hj Elya Pitri, bersama Wakil Kurikulum Firdaus, M.Pd, dan Sekretaris Zona Integritas Neny Usman, S.Pd, turut hadir mewakili tim pelaksana. Keikutsertaan mereka menunjukkan komitmen kuat MTsN 1 Tebo dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pembangunan Zona Integritas di madrasah ini tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi budaya kerja menuju pelayanan publik yang lebih baik.

Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan MTsN 1 Tebo dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) secara berkelanjutan di lingkungan madrasah. Upaya ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.*SJ