Bendahara MTsN 1 Tebo Konsultasi Keuangan ke KPPN Muara Bungo

Teb0, 06 Mei 2026-Bendahara Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Tebo, Suyono, S.Pd.I, melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dan arahan terkait pengelolaan keuangan madrasah, sehingga pelaksanaan tugas bendahara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Suyono membahas sejumlah aspek penting dalam pengelolaan keuangan, di antaranya mekanisme pencairan dana, pelaporan keuangan, serta pemenuhan persyaratan administrasi. Diskusi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di lingkungan MTsN 1 Tebo. Dengan demikian, madrasah dapat memastikan seluruh proses keuangan berjalan tertib dan sesuai regulasi pemerintah.

KPPN Muara Bungo merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas memberikan layanan konsultasi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja pemerintah, termasuk madrasah. Layanan ini bertujuan membantu satuan kerja memahami dan menerapkan ketentuan pengelolaan keuangan negara secara benar, sehingga tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan dapat berjalan optimal.

Melalui konsultasi ini, diharapkan MTsN 1 Tebo dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, konsultasi ini menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara madrasah dan KPPN dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pendidikan. Dengan adanya bimbingan dari KPPN, diharapkan seluruh proses administrasi keuangan di MTsN 1 Tebo dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan konsultasi semacam ini dinilai penting untuk memastikan setiap satuan kerja, khususnya di bidang pendidikan, mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan negara yang transparan dan akuntabel di berbagai sektor, termasuk pendidikan.*SR